“Miris! Ketua Komisi II DPRD Gorontalo Jadi Korban Persekusi, Mantan Ketua DPRD Bone Bolango Kecam Premanisme dan Desak Kapolda Ambil Langkah Tegas”

Gorontalo — Insiden mengejutkan menimpa Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait aktivitas pengolahan hasil tambang emas ilegal di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (26/11/2025). Mikson mengalami tindakan yang diduga kuat sebagai persekusi dan aksi premanisme oleh kelompok yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal.

Peristiwa itu bermula ketika Mikson baru selesai mengikuti rapat di kantor DPW NasDem. Dalam perjalanan pulang, ia menerima informasi bahwa tujuh orang ingin bertemu dengannya. Mengira hal tersebut masih dalam konteks klarifikasi terkait sidak yang ia lakukan, Mikson menyetujui pertemuan tersebut.

Namun suasana berubah drastis ketika salah satu dari mereka menarik Mikson ke dalam sebuah mobil. Dalam situasi itu, Mikson melihat ada individu yang diduga membawa senjata tajam, membuat kondisi semakin mencekam. Percakapan yang awalnya normal, berubah menjadi tekanan psikologis dan intimidasi.

“Awalnya hanya bicara. Tapi kemudian mereka menarik saya ke mobil. Saya lihat ada yang membawa senjata tajam. Saya merasa ini sudah bukan percakapan biasa,” ungkap Mikson.

Merasa keselamatannya terancam, Mikson memanfaatkan celah untuk melarikan diri dari lokasi tersebut dan segera menuju Polda Gorontalo untuk membuat laporan resmi.

Mantan Ketua DPRD Bone Bolango, Halid Tangahu, mengecam keras tindakan yang menimpa Mikson. Ia menyebut insiden itu sebagai bentuk nyata premanisme yang tidak boleh dibiarkan, terlebih korbannya adalah pejabat publik yang sedang menjalankan tugas pengawasan negara.

“Ini tindakan premanisme yang sangat memalukan. Seorang wakil rakyat dipersekusi hanya karena menjalankan fungsi pengawasan. Kami mengecam keras perbuatan ini,” tegas Mantan Ketua DPRD Bone Bolango. 

Ia juga mendesak Kapolda Gorontalo untuk mengambil langkah cepat dan tegas dalam mengusut pelaku serta aktor di balik aksi intimidatif tersebut.

“Kami meminta Kapolda bertindak tegas. Jangan biarkan kelompok penambang ilegal merasa kebal hukum. Persekusi terhadap pejabat negara adalah serangan terhadap institusi demokrasi,” tambahnya.

Mikson menegaskan bahwa sidak yang ia lakukan merupakan bagian dari tugas DPRD dalam mengawasi aktivitas yang berpotensi melanggar hukum dan membahayakan masyarakat. Ia menolak untuk mundur dari upaya penegakan aturan, meski mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu.

“Saya bekerja sesuai fungsi DPRD. Jika ada pelanggaran, tentu harus diusut,” tegas Mikson.

Saat ini, laporan yang disampaikan Mikson tengah dalam proses penanganan oleh Polda Gorontalo. Publik berharap agar kasus ini mendapat perhatian serius, mengingat kejadian tersebut menyangkut keselamatan pejabat publik serta marwah lembaga legislatif di daerah.

DPRD Bone Bolango dan berbagai elemen masyarakat menyerukan agar penegakan hukum berjalan tanpa kompromi, sehingga aksi premanisme di sektor pertambangan ilegal tidak lagi terulang.